BAGAIMANA PENERAPAN AKUNTANSI INTERNASIONAL PADA SEKTOR PERBANKAN?

Nama   : Sulia Utami

NPM   : 26210732

Kelas   : 4EB17

 

(Vibiznews – Finance) – Di harian Antara Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Siti Fadjrijah mengatakan, pihaknya akan mewajibkan penerapan Standar Akuntansi Internasional (IAS) 39 dan 32 bagi lembaga keuangan termasuk perbankan pada 2010 untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan. Isu utama dalam penerapan IAS itu adalah penerapan fair value, yang berbeda dari nilai pasar (`market value`) karena komponen penghitungan yang berbeda.

Lembaga perbankan di Indonesia sudah memasuki pasar bebas, karena dinilai oleh pemerintah perbankanlah yang telah siap untuk memasuki pasar bebas dibanding dengan sektor-sektor yang lain terutama dunia pariwisata.Indonesia harus mengadopsi standar akuntansi internasional (International Accounting Standard/IAS) untuk memudahkan perusahaan asing yang akan menjual saham di negara ini atau sebaliknya. Namun demikian, untuk mengadopsi standar internasional itu bukan perkara mudah karena memerlukan pemahaman dan biaya sosialisasi yang mahal.

Iqbal, Melcher dan Elmallah (1997:18) mendefinisikan akuntansi internasional sebagai akuntansi untuk transaksi antar negara, pembandingan prinsip-prinsip akuntansi di negara-negara yang berlainan dan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia. Suatu perusahaan mulai terlibat dengan akuntansi internasional adalah pada saat mendapatkan kesempatan melakukan transaksi ekspor atau impor. Standard akuntansi internasional (IAS) adalah standard yang dapat digunakan perusahaan multinasional yang dapat menjembatani perbedaan-perbedaan antar Negara, dalam perdagangan multinasional.

PSAK 50 dan 55 merupakan standar akuntansi yang mengacu pada International Accounting Standard (IAS) 39 mengenai Recognition and Measurement of Financial Instruments dan IAS 32 mengenai Presentation and Disclosures of Financial Instruments. PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) diharapkan dapat mendorong proses harmonisasi penyusunan dan analisis laporan keuangan. Itu juga akan mendorong terciptanya market discipline. Permasalahan-permasalahan yang bisa timbul sebagai akibat berlakunya PSAK No. 50 (revisi 2006) sebagai pengganti PSAK No. 50 (1998) dalam industri perbankan Indonesia adalah sebagai berikut :

Yang pertama adalah, mengenai Penyisihan Kerugian Kredit (Loan-Loss Provisioning) atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Penyisihan kerugian kredit (Loan-Loss Provisioning) adalah penyisihan (provisioning) kerugian atas portfolio kredit dan pendanaannya yang mengalami penurunan nilai ekonomi. Nilai ekonomi dari portfolio kredit dan pendanaannya (funding) dapat naik atau turun disebabkan karena adanya perubahan dengan kualitas kredit yaitu jika terjadi masalah terhadap itikad baik(willingness to pay) dan kemampuan debitur untuk melunasi kredit beserta pinjamannya (ability to pay). Penyisihan kerugian ini penting untuk dilakukan sehingga laporan keuangan bank tersebut mencerminkan keadaan yang sebenarnya (representation faithfullness).

Selama ini kalau mengacu pada PSAK yang lama, penentuan cadangan memakai konsep ekspektasi kerugian kredit (expectation loss) sehingga bank bisa menumpuk cadangan besar-besaran kalau bankir merasa default kredit-nya besar. Celah ini yang banyak dimanfaatkan bank untuk memoles laporan keuangannya dan melakukan window dressing yaitu merekayasa laporan keuangan bank untuk tujuan tertentu. Namun, dengan diterapkannya PSAK 50 &55 (revisi 2006) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) tahun 2008 yang menyesuaikan PSAK tersebut, bank dituntut untuk menentukan CKPN berdasarkan data historis kerugian kredit yang sudah terjadi atau incurred loss. Adapun CKPN dihitung dari perkalian beberapa komponen, yakni potensi gagal bayar (potential of default) dikalikan jumlah kredit yang bersangkutan.

Komponen lainnya loss given default (LGD) yang merupakan porsi kerugian riil akibat gagal bayar yang benar-benar tak tertagih, di luar tingkat kembalian tagihan (recovery rate). Potential of default yang dihitung dari pengalaman kerugian yang sudah terjadi berdasarkan data historis setiap jenis kredit bank tersebut minimal selama 3 tahun terakhir. Kesulitan yang dialami bank dalam penentuan CKPN ini adalah tuntutan kepada bank untuk mempunyai data historis mengenai pengalaman kerugian dari setiap jenis kredit bank, minimal 3 tahun. Bank dituntut untuk mempunyai data mengenai jumlah tingkat kerugian suatu kredit dari setiap nasabah. Dan tentunya untuk mendapatkan data ini, cukup rumit karena banyaknya jenis kredit dan jangka waktu yang berbeda.

Kedua, dengan memakai standar baru ini dapat mengurangi sumber pendapatan bunga bank dalam hal sebagai berikut :

  1. Pendapatan provisi dan komisi kredit kini menjadi pengurang dari nilai kredit yang diberikan guna menghitung pendapatan bunga efektif.
  2. Bunga surat berharga misalnya Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tidak boleh masuk sebagai pendapatan operasional bunga. Reklasifikasi bunga SBI ini berdampak pada bank yang banyak menempatkan dananya di luar kredit dengan ciri rasio pinjaman terhadap dana (LDR)- nya yang relatif kecil.
  3. Kredit sebagai asset bank digolongkan pada “Loan and Receivables” yang mana valuasinya adalah dengan cara amortized cost, hal ini membawa konsekuensi bahwa nilai kredit (dalam hal ini asset bank) akan dipengaruhi oleh proyeksi cashflow dari asset tersebut, sehingga kredit yang dikenakan bunga dibawah bunga pasar akan terdiskon menjadi lebih kecil dari harga perolehannya (kredit yang dikucurkan).

Ketiga, penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 membutuhkan sistem dan persiapan yang cukup lama dan cukup mahal karena harus menggabungkan semua laporan keuangan dalam satu paket. Dari sisi investasi, paling sedikit setiap bank harus mengeluarkan dan sebesar US$1 juta untuk membeli sistem informasi dan teknologi untuk aplikasi pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 50 & 55 (revisi 2006).

Keempat, selain masalah teknologi, Sumber Daya Manusia yang menguasai mengenai PSAK ini juga terbatas, jadi akan menambah masalah bagi perbankan untuk penerapan PSAK ini. Bank harus menilai sumber daya manusia yang dimiliki dan melakukan training-training secara kontinu agar sumber daya manusia yang tersedia dapat dengan cepat mengadopsi PSAK 55 (revisi 2006). Misalkan untuk menghitung penyisihan kerugian kredit, kaitannya dengan internal rating model, bank memiliki sumber daya manusia yang mampu menganilisis data-data statistic yang ada.

Beberapa hal di atas itulah yang merupakan alasan mengapa industri perbankan Indonesia mengalami kesulitan menerapkan PSAK No. 50 & 55 (revisi 2006) dan sekarang pun BI telah mengijinkan diperpanjang sampai dengan akhir tahun 2011. Sekalipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwasanya banyak manfaat dan kelebihan implementasi PSAK No. 50 & 55 (revisi 2006). Manfaat dan kelebihan tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Dengan adanya standar akuntansi Indonesia yang mengacu pada standar Internasional ini, akan meningkatkan keandalan, keterbandingan dan representative faithfullnes.
  2. Transparansi terhadap pelaporan keuangan bank akan meningkat. Transparansi ini sangat urgent, mengingat kasus atas jatuhnya raksasa finansial Lehman Brothers saat krisis menghantam tahun 2008 silam yang diindikasi karena adanya aspek akuntansi atas transaksi repo yang kurang wajar karena kurangnya transparansi. Hal tersebut berarti bahwa dengan meningkatkan transparansi laporan keuangan, maka kecurangan-kecurangan akan dapat diminimalisir. Selain itu, aturan-aturan baru pada PSAK revisian mempersempit kemungkinan adanya kecurangan. Seperti pada contoh yang dijelaskan di atas, yaitu masalah reklasifikasi dari dan ke kategori “FVTPL” dari kategori manapun dilarang, untuk menghindari usaha untuk menaikkan laba. Selain itu, adanya aturan yang tegas mengenai penentuan CPKN akan mengurangi kesempatan manajemen bank untuk melakukan kecurangan seperti window dressing. Bila dulu bank dapat menumpuk pencadangan besar dengan alasan kehati-hatian, meski kualitas kredit tidak mengkhawatirkan sehingga laba ikut turun. Tujuannya menghindari pajak atau mengatur ritme kinerja. Namun dengan diberlakukan PSAK revisian ini, bank tidak bisa lagi melakukan hal itu.
    Selain itu salah satu contoh pada kasus Bank Mandiri misalnya, dimana setelah di konversi menurut IAS 39, pada tahun 2005 sebelumnya mencatat laba bersih sebesar 603 milyar rupiah, ternyata akhirnya malah menderita kerugian sebesar 1,4 trilyun rupiah. Jika dilihat lebih detail lagi, maka kerugian tersebut diakibatkan karena penyisihan untuk aktiva produktif yang lebih besar dibandingkan dengan aturan BI, yakni sebesar 2,6 triliun.

Adopsi IFRS belum tentu dapat mengakomodasi karakteristik khusus suatu negara. Hal ini terjadi karena IASB sebagai standard setter dari IFRS memiliki anggota yang sebagian besar adalah negara maju. Oleh karena itu, IFRS belum tentu sepenuhnya sesuai apabila diimplementasikan di negara yang memiliki karakteristik berbeda dengan Negara maju, sehingga pengadopsian IFRS harus disesuaikan dengan karakteristik suatu negara agar proses harmonisasi dapat mengakomodasi perbedaan karakteristik Negara tersebut (Whardani, 2009).

 

“Sekian penulisan kali ini, semoga bermanfaat bagi para pembaca”

 

Sumber: 

http://forum.detik.com/implikasi-penerapan-pada-dunia-perbankan-t336762.html

http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/0bf8b53b394044f8caeff138d407f6be.pdf

http://ayublogluph.blogspot.com/2011/05/international-accounting-standard-ias.html

http://beritasore.com/2007/05/07/perbankan-2010-diwajibkan-terapkan-standar-akuntansi-internasional/

Iklan

ADOPSI POLA PSAK DI INDONESIA

Nama : Sulia Utami
NPM : 26210732
Kelas : 4EB17

1.A Pembahasan
Laporan keuangan menjadi lebih berguna, dapat diperbandingkan, tidak menyesatkan dan dapat menciptakan transparansi bagi perusahaan bila menggunakan standar akuntansi yang baik. Di Indonesia, laporan keuangan harus berpedoman pada PSAK yang dikeluarkan oleh IAI yang mengacu pada standar akuntansi internasional (IAS) yang sekarang menjadi International Financial Reporting Standard (IFRS).

1.A.1 Pemahaman PSAK
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mencakup konvensi, peraturan dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi (standard setting body) pada saat tertentu. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun oleh lembaga Ikatan Akuntan Indonesia selalu mengacu pada teori-teori yang berlaku dan memberikan tafsiran dan penalaran yang telah mendalam dalam hal praktek terutama dalam pembuatan laporan keuangan dalam memperolah informasi yang akurat sehubungan data ekonomi.
Pernyataan diatas memberikan pemahaman bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu buku petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh lembaga IAI yang didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung dan telah disepakati (konvensi) serta telah disahkan oleh lembaga atau institut resmi.

1.A.2 Pemahaman Standardisasi
Standardisasi adalah penetapan aturan yang kaku, sempit dan bahkan mungkin penerapan satu standar atau aturan tunggal dalam segala situasi. Standardisasi tidak mengakomodasi perbedaan-perbedaan antar negara, oleh karena itu sulit diimplementasikan secara internasional.

1.A.3 Pemahaman Harmonisasi
Harmonisasi merupakan proses untuk meningkatkan kompatibilitas (kesesuaian) praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam. Standar harmonisasi ini bebas dari konflik logika dan dapat meningkatkan komparabilitas (daya banding) informasi keuangan yang berasal dari berbagai negara. Harmonisasi jauh lebih fleksibel dan terbuka, tidak menggunakan pendekatan satu ukuran untuk semua, tetapi mengakomodasi beberapa perbedaan dan telah mengalami kemajuan yang besar secara internasional dalam tahun-tahun terakhir.

1.A.4 Pemahaman Konvergensi
Baskerville (2010) dalam Utami, et al. (2012) mengungkapkan bahwa konvergensi dapat berarti harmonisasi atau standardisasi. Konvergensi standar akuntansi dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu, harmonisasi (membuat standar sendiri yang tidak berkonflik dengan IFRS), adaptasi (membuat standar sendiri yang disesuaikan dengan IFRS), atau adopsi (mengambil langsung dari IFRS). Konvergensi dalam standar akuntansi dan dalam konteks standar internasional berarti nantinya ditujukan hanya akan ada satu standar. Satu standar itulah yang kemudian berlaku menggantikan standar yang tadinya dibuat dan dipakai oleh negara itu sendiri. Konvergensi standar akan menghapus perbedaan tersebut perlahan-lahan dan bertahap sehingga nantinya tidak akan ada lagi perbedaan antara standar negara tersebut dengan standar yang berlaku secara internasional.

1.B Ruang Lingkup
Penggunaan PSAK di Indonesia pada sektor jasa sudah banyak diterapkan. Pada penulisan kali ini, saya akan membahas penggunaan PSAK di sektor perbankan yaitu PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Berdasarkan laporan auditor independen Ernst & Young, laporan keuangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI). Beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2012, Bank menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2010), “Instrumen Keuangan: Penyajian”, PSAK No. 55 (Revisi 2011), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, dan PSAK No. 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”, menggantikan PSAK No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”, dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”.

1.C Kesimpulan
Dari review yang saya buat, dapat disimpulkan bahwa penerapan adopsi IFRS di Indonesia belum dilakukan sepenuhnya pada standar pelaporan keuangan. Menurut IAI, saat ini konvergensi IFRS di Indonesia telah memasuki tahap implementasi yaitu meliputi : penerapan PSAK berbasis IFRS secara bertahap dan evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif. Itu berarti, PSAK di Indonesia masih berupa pola yang mengacu kepada IAS yang berarti tidak seratus persen sama dengan IAS.

Cukup sekian penulisan kali ini. Semoga bermanfaat bagi para pembacanya.

Sumber Pustaka :
http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=59151
http://akuntanasi.blogspot.com/
http://septiyan-akuntansi.blogspot.com/2013/06/harmonisasi-akuntansi-international.html
http://adhitswijanarko.blogspot.com/2011/02/latar-belakang-tujuan-definisi-dan.html
http://rizanirwansyah.blogspot.com/2011/02/akuntansi-internasional-konvergensi.html
http://www.btn.co.id

BAB 6 TRANSLASI MATA UANG ASING

Nama   : Sulia Utami

NPM    : 26210732

Kelas   : 4 EB 17

 

ALASAN MELAKUKAN TRANSLASI

Translasi mata uang asing dilakukan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi kepada para pembaca laporan untuk mendapatkan pemahaman atas operasi perusahaan, baik domestik maupun luar negeri dimana laporan keuangan perusahaan luar negeri dalam mata uang asing disajikan ulang dengan mata uang pelaporan induk perusahaan.

Alasan tambahan untuk translasi mata uang asing adalah :

  • Mencatat transaksi mata uang asing
  • Mengukur resiko suatu perusahaan terhadap pengaruh perubahan mata uang asing
  • Berkomunikasi dengan para pihak berkepentingan dari luar negeri

PEMAHAMAN TRANSLASI

Proses penyajian ulang informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya disebut sebagai translasi. Translasi tidak sama dengan konversi, yang adalah pertukaran dari satu mata uang ke mata uang lain secara fisik. Translasi hanyalah perubahan satuan unit moneter, tidak ada pertukaran fisik yang terjadi dan tidak ada transaksi terkait yang terjadi seperti bila dilakukan konversi. Seperti, pada sebuah neraca yang dinyatakan dalam pound Inggris disajikan ulang ke dalam nilai ekuivalen dollar AS. Saldo-saldo dalam mata uang asing ditranslasikan menjadi nilai ekuivalen mata uang domestik berdasarkan kurs nilai tukar valuta asing yaitu harga satu unit suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lainnya.

LATAR BELAKANG DAN TERMINOLOGI

Transaksi mata uang asing terjadi pada pasar spot, forward dan swap.

1.  Transaksi pada pasar Spot

Mata uang yang dibeli dan dijual pada spot umumnya harus dikirim dalam waktu 2 hari kerja. Kurs pasar spot dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk perbedaan tingkat inflasi antar Negara, perbedaan suku bunga nasional dan ekspektasi terhadap arah nilai tukar di masa mendatang. Kurs nilai tukar pasar spot dapat dinyatakan dalam dua cara, yaitu kuotasi langsung atau kuotasi tidak langsung. Kurs spot langsung menunjukkan jumlah unit mata uang domestik yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Sebagai contoh, harga dollar AS atas satu rupee India adalah $ 0,0218. Sebaliknya, kurs spot tidak langsung adalah kebalikan dari langsung, yaitu harga satu unit mata uang domestik dalam mata uang asing. Misalnya, untuk mendapatkan 1 dollar AS diperlukan kira-kira 43,98 rupee. Translasi saldo-saldo dalam mata uang asing dilakukan sederhana, baik secara langsung maupun tidak langsung.

–   Langsung

Nilai ekuivalen domestik diperoleh dengan mengalikan saldo dalam mata uang asing dengan kuotasi kurs langsung.

Contoh : saldo kas anak perusahaan AS di India pada tanggal 31 Januari adalah sebesar Rpe 1.000.000. kurs nilai tukar langsung pada tanggal itu adalah $ 0,0218. Maka apabila ditranslasi menjadi : Rpe 1.000.000 x $ 0,0218 = $ 21.800

–   Tidak langsung

Nilai ekuivalen mata uang domestik diperoleh dengan membagi saldo mata uang asing dengan kuotasi tidak langsung. Berdasarkan contoh sebelumnya, maka apabila ditranslasi menjadi : Rpe 1.000.000 / Rpe 43,98 = $ 21.80

2.  Transaksi pada pasar Forward

Transaksi pada pasar forward adalah perjanjian untuk melakukan pertukaran suatu mata uang dengan juml;ah tertentu ke dalam mata uang lain pada suatu tanggal di masa depan. Kuotasi pada pasar forward dinyatakan dengan diskonto atau premium dari kurs spot. Contoh : jika kurs spot franc Swiss ditawarkan sebesar $ 0,7573, sedangkan kurs forward 6 bulan franc ditawarkan sebesar $ 0,7589, maka kurs forward 6 bulan franc tersebut dijual dengan premium sebesar 0,42 persen di Amerika Serikat yang dihitung sebagai berikut :

–   Secara langsung

Gambar

–   Secara tidak langsung

Gambar

Gambar

3.  Transaksi pada pasar Swap

Transaksi swap melibatkan pembelian spot dan penjualan forward atau penjualan spot atau pembelian forward atas suatu mata uang secara bersamaan. Investor sering memanfaatkan transaksi swap untuk mengambil keuntungan dari tingkat suku bunga yang lebih tinggi di suatu Negara asing, sembari dalam kesempatan yang sama melindungi diri terhadap pergerakan yang tidak menguntungkan dari kurs nilai tukar valuta asing. Misalnya, kurs spot langsung $ 1 =  ¥ 109,43 sedang kurs 6 bulan forward $ 1 =  ¥ 109,20. Perbedaannya adalah ¥ 109,43      ¥ 109,20  =  ¥ 0,23 sebagai keuntungan setiap penjualan $ 1.

Sumber :

Choi, Frederick D.S., dan Gary K. Meek, International Accounting, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat, 2005.

ETIKA PROFESI PENGACARA

Nama : Sulia Utami
NPM : 26210732
Kelas : 4EB17

ETIKA PROFESI PENGACARA/ADVOKAT
Pengacara adalah seseorang atau mereka yang melakukan pekerjaan jasa bantuan hukum termasuk konsultan hukum yang menjalankan pekerjaannya baik dilakukan di luar pengadilan dan atau di dalam pengadilan bagi klien sebagai mata pencahariannya.

Berdasarkan kesepakatan bersama dari Dewan Pimpinan Pusat “IKATAN ADVOKAT INDENSIA” (“IKADIN”) Dewan Pimpinan Pusat “ASOSIASI ADVOKAT INODONESIA” (“A.A.I.”) dan Dewan Pimpinan Pusat “IKATAN PENASEHAT HUKUM INDONESIA” (I.P.H.I.”), dengan ini disusunlah satu-satunya Kode EtikProfesi Advokat/Penasehat Hukum – Indonesia.

Kode Etik ini bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh mereka yang menjalankan profesi Advokat/Penasehat Hukum sebagai pekerjaannya (sebagai mata pencaharian-nya) maupun oleh mereka yang bukan Advokat/Penasehat Hukum akan tetapi menjalankan fungsi sebagai Advokat/Penasehat Hukum atas dasar kuasa insidentil atau yang dengan diberikan izin secara insidentil dari pengadilan setempat. Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan dari masing-masing organisasi profesi tersebut, yakni oleh “IKADIN”/”A.A.I.”/”I.P.H.I.”.

Kepribadian Advokat/Penasehat Hukum
Advokat/Penasehat Hukum adalah warganegara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia demi tegaknya hukum, setia kepada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
1. Advokat/Penasehat Hukum dalam melakukan pekerjaannya wajib untuk selalu menjunjung tinggi hukum, kebenaran dan keadilan.
2. Advokat/Penasehat Hukum harus bersedia memberi nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukannya tanpa membeda-bedakan kepercayaan, agama, suku, jenis kelamin, keturunan, kedudukan sosial dan keyakinan politiknya.
3. Advokat/Penasehat Hukum dalam melakukan perkerjaannya tidak semata-mata mencari imbalan materiil, tetapi diutamakan bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab.
4. Advokat/Penasehat Hukum dalam melakukan pekerjaannya bekerja dengan bebas dan mendiri tanpa pengaruh atau dipengaruhi oleh siapapun.
5. Advokat/Penasehat Hukum wajib memperjuangkan serta melindungi hak-hak azasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup dalam Negara Hukum Republik Indonesia.
6. Advokat/Penasehat Hukum wajib memiliki sikap setia kawan dalam memegang teguh rasa solidaritas antara sesama sejawat.
7. Advokat/Penasehat Hukum wajib memberikan bantuan pembelaan hukum kepada sejawat Advokat/Penasehat Hukum yang disangka atau didakwa dalam suatu perkara pidana oleh yang berwajib, secara sukarela baik secara pribadi maupun atas penunjukkan/permintaan organisasi profesi.
8. Advokat/Penasehat Hukum tidak dibenarkan melakukan perkerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat/Penasehat Hukum dan harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat/Penasehat Hukum sebagai profesi terhormat (officium nobile).
9. Advokat/Penasehat Hukum dalam melakukan tugas pekerjaannya harus bersikap sopan santun terhadap para pejabat hukum, terhadap sesama sejawat Advokat/Penasehat Hukum dan terhadap masyarakat, namun ia wajib mempertahankan hak dan martabat Advokat/Penasehat Hukum di mimbar manapun.
10. Advokat/Penasehat Hukum berkewajiban membela kepetingan kliennya tanpa rasa takut akan menghadapi segala kemungkinan resiko yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi profesi baik resiko atas dirinya atau pun orang lain.
11. Seorang Advokat/Penasehat Hukum yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif), tidak dibenarkan untuk tetap dicantumkan/dipergunakan namanya oleh kantor dimana semulanya ia bekerja.

Cara Bertindak Dalam Menangani Perkara
1. Advokat/Penasehat Hukum bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapatnya yang dikemukakan dalam sidang pengadilan, dalam rangka pembelaan suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya, baik dalam sidang terbuka maupun sidang tertutup, yang diajukan secara lisan atau tertulis, asalkan pernyataan atau pendapat tersebut dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan dengan perkara yang ditanganinya.
2. Advokat/Penasehat Hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi orang yang tidak mampu, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana bagi orang yang disangka/didakwa berbuat pidana baik pada tingkat penyidikan maupun di muka pengadilan, yang oleh pengadilan diperkenankan beracara secara cuma-cuma.
3. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat/Penasehat Hukum kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara, tidak dibenarkan ditunjukkan kepada Hakim, kecuali dengan izin pihak yang yang mengirim surat tersebut.
4. Surat-surat yang dibuat dengan dibubuhi catatan “SANS PREJUDICE “, sama sekali tidak dibenarkan ditunjukkan kepada Hakim.
5. Isi pembicaraan atau korespondensi kearah perdamaian antara Advokat/ Penasehat Hukum akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai alasan terhadap lawan dalam perkara di muka pengadilan.
6. Advokat/Penasehat Hukum tidak dibenarkan menghubungi saksi-saksi pihak lawan untuk didengar keterangan mereka dalam perkara yang bersangkutan.
7. Dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat/Penasehat Hukum hanya dapat menghubungi Hakim bersama-sama denganAdvokat/Penasehat Hukum pihak lawan.
8. Dalam hal meyampaikan surat hendaknya seketika itu juga dikirim kepada Advokat/Penasehat Hukum pihak lawan tembusan suratnya.
9. Dalam suatu perkara pidana yang sedang berjalam di pengadilan, Advokat/ Penasehat Hukum dapat menghubungi Hakim bersama-sama dengan Jaksa Penuntut Umum.
10. Advokat/Penasehat Hukum tidak diperkenankan menambah catatan-catatan pada berkas di dalam atau di luar sidang meskipun hanya bersifat “informandum”, jika hal itu tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada Advokat/Penasehat Hukum pihak lawan dengan memberikan waktu yang layak, sehingga teman sejawat tersebut dapat mempelajari dan menanggapi catatan yang bersangkutan.
11. Surat-surat dari Advokat/Penasehat Hukum lawan yang diterma untuk dilihat oleh Advokat/Penasehat Hukum, tanpa seizinnya tidak boleh diberikan surat aslinya/salinannya kepada kliennya atau kepada pihak ke tiga, walaupun mereka teman sejawat.
12. Jika diketahui seseorang mempunyai Advokat/Penasehat Hukum sebagai kuasa hukum lawan dalam suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang tersebut mengenai perkara tertentu tersebut hanya dapat dilakukan melalui Advokat/Penasehat Hukum yang bersangkutan atau dengan seizinnya.
13. Jika Advokat/Penasehat Hukum harus berbicara tentang soal lain dengan klien dari sejawat Advokat/Penasehat Hukum yang sedang dibantu dalam perkara tertentu, maka ia tidak dibenarkan meyinggung perkara tertentu tersebut.
14. Advokat/Penasehat Hukum menyelesaikan keuangan perkara yang dikerjakannya diselesaikan melalui perantaraan Advokat/Penasehat Hukum pihak lawan, terutama mengenai pembayaran-pembayaran kepada pihak lawan, terkecuali setelah adanya pemberitahuan dan persetujuan dari Advokat/Penasehat Hukum pihak lawan tersebut.
15. Advokat/Penasehat Hukum yang menerima pembayaran lansung dari pihak lawan, harus segera melaporkannya kepada Advokat/Penasehat Hukum pihak lawan tersebut.
16. Advokat/Penasehat Hukum wajib menyampaikan pemberitahuan putusan pengadilan mengenai perkara yang ia kerjakan kepada kliennya pada waktunya.

Pelaksanaan Kode Etik Advokat/Penasehat Hukum
Setiap orang yang menjalankan pekerjaannya sebagai Advokat/Penasehat Hukum baik sebagai profesinya ataupun tidak, yang bertindak sebagai kuasa hukum mewakili kepentingan Pemerintah, non Pemerintah atau perorangan, baik tanpa ataupun dengan pemberian izin secara insidental berpraktek di muka pengadilan oleh pengadilan setempat, wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik dan Ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat/Penasehat Hukum Indonesia ini.

Pengawasan atas pelaksanaan kode etik Advokat/Penasehat Hukum ini dilakukan oleh masing-masing Dewan Kehormatan dari organisasi profesi yakni “IKADIN”, “A.A.I.” dan “I.P.H.I.” dengan hak kewenangan memeriksa dan mengadili perkara-perkara pelanggaran kode etik berdasarkan berdasarkan hukum acara peradilan Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik ini, dilakukan oleh Dewan Kehormatan dari masing-masing organisasi profesi tersebut.

Dewan Kehormatan yang dimaksud adalah Dewan Kehormatan “IKADIN”, Dewan Kehormatan “A.A.I.” dan Dewan Kehormatan “I.P.H.I.”. Selain dari Dewan Kehormatan dari ke tiga organisasi profesi tersebut, tidak ada badan lain yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik profesi Advokat/Penasehat Hukum.

Sumber : http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2008/07/etika-profesi-kode-etik.html

Pelanggaran Etika di Lingkungan Sekitar

Nama : Sulia Utami

NPM   : 26210732

Kelas   : 4EB17

 

Berikut adalah beberapa pelanggaran etika yang terjadi di lingkungan sekitar saya :

Minggu, 6 Oktober 2013

Pelanggaran etika yang terjadi adalah pada siang hari saat saya hendak tidur siang, saya mendengar suara klakson motor berkali-kali di depan rumah saya. Sebenarnya kejadian ini hampir setiap hari terjadi dimana pelakunya adalah seorang anak kecil yaitu anak dari tetangga saya sendiri. Seharusnya orang tua anak tersebut dapat mengawasi anaknya sehingga kejadian ini tidak terulang karena menurut saya kejadian ini sangat menggagu ketenangan tetangga sekitar yang mungkin saat itu sedang akan beristirahat seperti saya.

 

Senin, 7 Oktober 2013

Pelanggaran etika yang terjadi adalah ada seorang anak dari asisten rumah tangga saya yang membuang air kecil di kamar mandi namun, anak tersebut tidak membersihkannya. Seharusnya jika si anak tidak bisa membersihkannya tentu sang ibunya lah yang membersihkannya tetapi ini tidak. Hal ini membuat saya kesal karena saya malah yang harus membersihkannya. Kurangnya rasa kesadaran terhadap kebersihanlah yang membuat ini semua terjadi.

 

Selasa, 8 Oktober 2013

Pelanggaran etika yang terjadi adalah ada seorang pengemis yang memaksa untuk meminta sumbangan. Di jaman sekarang ini, sebenarnya hal itu sering terjadi. Seharusnya, mereka yang memintakan sumbangan tidak melakukan pemaksaan karena sumbangan bersifat sukarela.

 

Rabu, 9 Oktober 2013

Pelanggaran etika yang terjadi adalah tepatnya pada pagi hari, saat saya akan mengisi bensin di pom bensin. Saat semua orang sedang mengantri untuk mengisi bensinnya, saya melihat ada seorang bapak yang dengan seenaknya menyelak antrian. Seharusnya bapak tersebut lebih disiplin dimana membiasakan dirinya untuk mengantri.

 

Kamis, 10 Oktober 2013

Pelanggaran etika yang terjadi adalah tepatnya pada malam hari, saat saya berada di pintu keluar parkiran kendaraan sepeda motor di sebuah pusat perbelanjaan. Biasanya sebelum kita membayar tiket parkir, ada petugas parkir yang akan mengecek STNK. Tetapi, saat itu saya melihat si bapak tersebut langsung ke loket pembayaran tiket parkir tanpa menyerahkan STNKnya untuk dicek oleh petugas. Untungnya, petugas parkir tersebut mau memakluminya sehingga tidak ada sanksi yang diberikan kepada bapak tersebut. Tetapi, seharusnya si bapak tersebut dapat lebih bijaksana menanggapi masalahnya.

 

 

The Changes History of Catfish’s Statue Into The Clock Which is Near From The Train Station In Bekasi

Nama : Sulia Utami

NPM   : 26210732

Kelas   : 3EB17

Catfish statue used to be in the middle of the city of Bekasi. Its existence is be pointer favorite way of being in the middle of the road and a big statue. Catfish statue is between Railway Station, the largest mosque in Bekasi, Regional General Hospital also Bekasi Police Department. Actually the form of statue of catfish are catfish and lute pieces , but better known as the Statue of catfish. The statue was built in Regent term of office Moch. Djamhari around 1995 and will become the city’s trademark Bekasi. So statue of catfish and lute pieces decorate the city for seven years.

Seems the good wishes of Regents may not be good for the people. Most people who join in Bekasi feel Statue catfish and lute do not reflect the Bekasi. Together Bekasi society who can not wait for the catfish have also ‘abdicate’ then on Thursday, 24 April 2002, came to the Catfish Statue and burn it. Lele now been replaced with a statue of the clock.

History of The Daendel’s Road In Bekasi

Nama : Sulia Utami

NPM   : 26210732

Kelas   : 3EB17

The Great Post Road was a military road which was built under the order of King Lodewijk Napoleon who ruled the Kingdom of Holland at that time. The road was intended to ease military support, e.g. transfer of soldiers, in order to defend Java from possible British invasion. It connects Anyer in western end and Panarukan in eastern end of Java. After Daendels rule, the eastern road was later extended to Banyuwangi. The Java Great Post Road consist the most parts of present Java North Coast Road. However the original post road is runs through Preanger (Priangan, West Java) highland, from Meester Cornelis (Jatinegara) went south to Buitenzorg (Bogor), and went east to Cianjur, Bandung, Sumedang, and Cirebon. The current north coast road runs through coastal northern West Java which built later after the construction of Daendels’ post road. It connects Bekasi, Karawang, Pamanukan, and Cirebon.

Most of today national road network in Java was built during Dutch East Indies era. However during Suharto era around 1980s, the toll road network system was introduced within the whole Java transportation network. The Java toll network highway is continuously expanded, and today some of these toll roads formed Java north coast road.